Hidayat : Semua Lembaga Tinggi Negara Akan Sampaikan LPJ Di Sidang Tahunan

PKS Kepri – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2014-2019 akan banyak menghadirkan hal baru. Di antaranya adalah menyelenggarakan sidang tahunan yang akan mendengarkan laporan pertanggungjawaban semua lembaga tinggi negara.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengemukakan hal itu saat diskusi dengan wartawan di Jakarta, Jumat (6/3/2015).

“Sidang tahunan diselenggarakan karena amanat dari UU. No. 17 Tahun 2014,” kata Hidayat.

Menurut Hidayat, selama ini yang memberikan laporan pertanggungjawaban hanya Presiden, sementara rakyat juga ingin tahu apa yang dikerjakan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya.

Dalam negara demokrasi rakyat perlu mendengar secara langsung progress report dari lembaga-lembaga negara.

“Nah dalam momen Sidang Tahunan MPR itulah rakyat bisa mendengar dan mengetahui progress report dari lembaga-lembaga negara seperti Mahkaman Konstitusi, Badan Pemerikasa Keuangan, Dewan Perwakilan Rakyat, juga Mahkamah Agung. Progress report akan memaparkan sejauh mana lembaga-lembaga negara yang disebut dalam UUD NRI Tahun 1945 itu melaksanakan kinerjanya,” terang Hidayat.

Sidang tahunan, kata Hidayat, tidak dimaksudkan untuk menilai kinerja lembaga-lembaga Negara tersebut oleh parlemen. Tetapi lebih pada sebuah upaya agar rakyat mengetahui kinerja lembaga negara.

“Jadi dewan hanya mendengarkan. Tidak ada interupsi. Bahwa hasil progress report itu akan direspon atau ditindaklanjuti di DPR silakan tetapi tidak dalam forum itu,” paparnya.

Hal baru lainnya adalah kemungkinan adanya amandemen UUD NRI 1945. Karena sejak amandemen terakhir tahun 2002 demikian banyak dinamika yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam kurun 13 tahun itu banyak hal-hal yang perlu disikapi. Karenanya perlu dilakukan amandemen.

Salah satunya adalah terkait dengan kepentingan untuk menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Banyak yang menganggap GBHN perlu dihadirkan kembali sebagai guidance arah pembangunan nasional agar tidak setiap ganti pemerintahan ganti pula model pembangunannya.

Untuk menghidupkan kembali GBHN tersebut perlu dilakukan amandemen, karena amandemen sebelumnya mencabut atau menghilangkan GBHN tersebut dari UUD NRI 1945.

sumber : tribunnews.com

Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat resmi berkoalisi dalam menghadapi Pemilihan Wali Kota Semarang 2015.

Ketua DPD PKS Kota Semarang, Agung Budi Margono mengatakan, koalisi tiga partai politik itu dituangkan dalam Deklarasi Kesepahaman, di Hotel Pandanaran.

“Kami komit untuk berkoalisi, lalu membentuk tim pemilihan kepala daerah (pilkada),” kata Agung, di Semarang, Kamis (5/3/2015).

Agung yang juga koordinator koalisi menjelaskan langkah koalisi itu dilakukan dengan niat baik untuk mengembangkan potensi dan kemampuan membangun Kota Semarang.

“Koalisi ini terjalin karena adanya kesepahaman visi dan misi dari masing-masing pengurus parpol terkait Pilwakot Semarang 2015. Makanya, kami optimistis memenangi pilwakot,” tukasnya.

Meski demikian, Agung mengaku tidak menutup kemungkinan terbangun koalisi lebih besar karena ketiga parpol itu masih membuka pintu bagi parpol lain yang ingin bergabung dalam koalisi itu.

Ketua DPD II Partai Golkar Kota Semarang Agung Priyambodo mengatakan berkoalisinya ketiga parpol itu berhasil menghimpun sebanyak 17 kursi, atau sekitar 34 persen dari total kursi.

Sebagai catatan, Golkar memeroleh sebanyak lima kursi di DPRD Kota Semarang, sementara PKS dan Demokrat sama-sama mendapatkan enam kursi sehingga jika ditotal mencapai 17 kursi.

“Tentu kami optimistis memenangi pertarungan ini. Sembari menjalin komunikasi dengan parpol lain, kami akan menyusun nota detail kesepahaman, termasuk syarat bakal calon yang diusung,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Semarang Wahyu Winarto yang akrab disapa Liluk menegaskan partainya bersedia bergabung karena ada kesamaan visi misi dan optimis memenangi pilwakot.

Ia mengakui sebelumnya sudah ada komunikasi politik yang dijalin Demokrat dengan beberapa parpol lain, tetapi hanya PKS dan Golkar yang dinilai banyak memiliki kesamaan visi dan misi.

“Untuk bakal calon, tidak masalah dari partai mana pun. Yang jelas, dia (bakal calon, red.) harus bersedia membangun Kota Semarang yang lebih baik lagi dari sekarang ini,” tegas Liluk. – See more at: http://nasional.inilah.com/read/detail/2184323/golkar-pks-dan-demokrat-resmi-berkoalisi#sthash.kVMZaUn0.dpuf