Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Batam Muhammad Mustofa meninjau langsung longsor di Bukit Kemuning. (f/PKS Sei Beduk) Ia melanjutkan, tanah longsor ini terjadi karena debit air yang sangat besar ditambah dengan saluran air yang tak segera dibenahi. Sehingga, Dinas PU harus segera turun ke lapangan untuk mengevaluasi kejadian ini.
“Untuk penanganan lebih lanjutnya seperti apa penangan bencananya,” katanya.
Selanjutnya, ia juga meminta kepada BP Batam untuk mengevaluasi semua PL yang telah dikeluarkan. Khususnya PL pemukiman yang berada di dataran tinggi dan penggundulan hutan.
“Penampungan air yang dulunya diserap oleh hutan, tapi sekarang kondisi nya sudah gundul dan mengalir bebas ke perumahan menuju ke tempat yang rendah. Disaat bersamaan irigasi di Seibeduk cuma satu dan sampai sekarang belum ada sentuhan dan dibangun untuk menampung air yang numpuk jadi satu tempat,” jelasnya.
Meskipun saat ini sudah dilakukan pembebasan lahan untuk saluran ke arah laut, bamun pembangunan itu terhenti karena anggarannya dialihkan untuk pembangunan jalan. Sehingga, di tahun 2023 ini atau 2024 mendatang, pembangunan saluran itu bisa dilanjutkan karena anggaran sudah ada.
“Jangan sampai anggaran itu untuk pembangunan saluran air besar di Kota Batam khususnya di Sei Beduk dikurangi. Karena kemarin di 2022 itu dikurangi dan hanya diberikan anggaran untuk normalisasi atau pengerukan. Tapi kalau pembangunan tak ada. Jadi saya berharap perhatian dari pemerintah Kota Batam dan BP Batam evaluasi semua pemberian Izin terutama di daerah tinggi sehingga serapan air itu hilang,” imbunnya.
Sementara itu, Walikota Batam sekaligus Kepala BP Batam mengatakan, untuk pembangunan drainase induk belum bisa dilakukan dalam waktu dekat ini. Saat ini, untuk pembangunan drainase induk itu dalam tahap desain.
“(Jalan sekaligus drainase) Tidak, jalan dulu karena uangnya tak cukup. Drainase di space jalan yang kosong itu nanti,” ujarnya singkat.***
Sumber: Batampos
Tags: Bukit Kemuning, Muhammad Mustofa, PKS, Sei Beduk
